Soal Rekomendasi TGIPF, PSSI: Pemerintah Tidak Berhak Ikut Campur!

BOLASTYLO.COM - Anggota Komite Eksekutif PSSI, Ahmad Riyadh menegaskan Pemerintah Indonesia tidak berhak memaksa digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB).

Ahmad Riyadh menyatakan jika pemerintah tidak bisa meminta PSSI menggelar KLB, seperti rekomendasi TGIPF terkait Tragedi Kanjuruhan.

Selain merupakan amnggota Exco, Ahmad Riyadh juga merupakan ketua komite wasit PSSI dan Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur.

Menurutnya pihak yang memiliki hak yang hanya bisa meminta digelarnya KLB, dan pihak tersebut adalah para anggota PSSI.

"Yang berhak meminta KLB itu anggota PSSI, para 'voter'. Pemerintah tidak bisa mencampuri hal itu," ucap Ahmad Riyadh dikutip dari Antara.

Baca Juga: Link Live Streaming Denmark Open 2022 Hari Ini, Saatnya Anthony Ginting Hadapi Penakluk Viktor Axelsen

"Menpora sempat menyampaikan sesuatu tentang itu. Presiden juga bersikap jelas. Urusan PSSI diserahkan kepada mekanisme PSSI." imbuhnya.

Permintaan menggelar Kongres Luar Biasa termasuk rekomendasi yang diberikan TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin Menkopolhukam, Mahfud MD.

Bagi Ahmad Riyadh, rekomendasi TGIPF hanya sekadar anjuran yang sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi yang mungkin tidak akan dilakukan PSSI.

Menurutnya, kongres tetap akan digelar pada awal tahun 2023 dengan agenda pemilihan anggota baru pengurus PSSI.

Baca Juga: Ketum PSSI-Presiden FIFA Asyik FunFootball, Wiro Sableng: Korban Tragedi Kanjuruhan Lebih Penting!

"KLB memang akan berjalan tahun depan dan kami berharap semua sesuai jadwal." ujar Ahmad Riyadh melanjutkan.

Berikut bunyi rekomendasi TGIPF poin kedua terkait Tragedi Kanjuruhan yang sudah menewaskan ratusan nyawa suporter Arema FC.

"Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan."

Baca Juga: Denmark Open 2022 - Usia Nyaris Berkepala 4, Ahsan/Hendra Inginkan Ini